Inilah Surat Balasan Pemerintah Myanmar untuk Ustadz Ba'asyir

JAKARTA (voa-islam.com) - Surat ustadz Abu Bakar Ba’asyir untuk presiden Myanmar, Thein Sein mendapat balasan. Tanggal 22 Juli 2012 lalu ustadz Abu Bakar Ba’asyir menulis sebuah surat yang ditujukan untuk presiden Myanmar terkait konflik antara Muslim Rohingya dan Budha.

Surat yang dikirimkan ke Kedutaan Besar Myanmar, Senin (30/7/2012) itu memuat tiga tuntutan umat Islam yang disuarakan ustadz Abu Bakar Ba’asyir untuk membela Muslim Rohingya:

1. Hentikan kezaliman berupa pengusiran, pembantaian terhadap ummat Islam di Myanmar.
2. Berikan mereka kebebasan untuk memeluk Islam dan menjalankan ibadahnya.
3. Jangan ada lagi diskriminasi terhadap ummat Islam.

Ustadz Abu Bakar Ba’asyir juga menegaskan dalam suratnya bahwa umat Islam di Indonesia tak rela suadara muslimnya di Myanmar ditindas. “Kami tak ingin mendengar tangisan saudara-saudara muslim kami di buminya Alloh negeri kalian dan negerinya ummat Islam yang tinggal di sini, kami tidak ridho setetes darah pun tertumpah dari kaum muslimin.”

Tak sia-sia, surat ustadz Abu Bakar Ba’asyir itu pun mendapatkan respon dari pemerintah Myanmar. Melalui Duta Besarnya di Indonesia, Pyi Soe, pemerintah Myanmar mengirimkan surat balasan yang ditujukan langsung kepada ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Surat tertanggal 8 Agustus 2012 dengan bahasa Inggris tersebut diterima ustadz Abu Bakar Ba’asyir beberapa hari setelah hari raya Idul Fitri. Berikut terjemahan surat pemerintah Myanmar untuk ustadz Abu Bakar Ba’asyir. 

Bapak ustadz Abu Bakar Ba’asyir

Rumah Tahanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia

Jakarta

Perihal : Situasi Di Negara Bagian Rakhine

Yang terhormat,

Atas nama Duta Besar Republik Persatuan Myanmar, saya mendapat kehormatan untuk menerima surat anda pada tanggal 22 Juli 2012 yang ditujukan kepada H.E.U Thein Sein, Presiden Republik Persatuan Myanmar dan ingin memberitahu bahwa hal tersebut akan dikirim sesuai dengan tujuannya.

Kami memahami perasaan dan kepedulian anda atas peristiwa yang belakangan ini terjadi di Rakhine, Myanmar yang disebabkan oleh berita-berita yang berlebihan dan dibuat-buat maupun informasi yang diterima dari pihak-pihak yang berbeda dan dari berbagai sumber media. Walaupun ini terlihat seperti konflik antara dua agama seperti yang digambarkan oleh beberapa sumber, yang sesungguhnya tidak benar. Presiden Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan dengan benar dalam konferensi persnya pada hari sabtu, 4 Agustus 2012 bahwa konflik Rakhine – Rohingya adalah konflik umum, bukan agama, “kebetulan suku Rohingya adalah Muslim dan suku Rakhine beragama Buddha”.

Dalam hubungan ini, kami ingin meyakinkan anda bahwa peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di negara bagian Rakhine bukan disebabkan oleh penindasan agama ataupun diskriminasi. Itu hanya konflik komunal/umum. Sejak awal kekerasan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk segera memulihkan stabilitas di tempat-tempat dimana kerusuhan terjadi di negara bagian Rakhine. 16 anggota Komite Investigasi telah dibentuk pada tanggal 6 Juni 2012 agar membongkar kebenaran dan untuk mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku kejahatan yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan tindakan anarkis  dalam peristiwa tersebut. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah mengambil tindakan berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk memastikan supaya fenomena tersebut tidak terulang kembali.

Pemerintah juga bekerjasama penuh dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, partai politik dan organisasi sosial untuk mengatasi isu-isu tersebut. Demikian pula, pemerintah telah bekerjasama dengan instansi Perserikatan Bangsa-bangsa dan INGO (Organiasai Non-Pemerintahan Internasional) untuk bantuan, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk para korban dari kedua komunitas dengan cara yang non-diskriminatif dan transparan.

Kami juga akan meneruskan kepada anda sebuah salinan dari siaran pers yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Kementrian Luar Negeri Myanmar kepada negara bagian Rakhine untuk baca teliti dengan jelas.

Atas pengertian dan dukungan terhadap proses rekonsiliasi Myanmar dalam masalah ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Pyi Soe

Duta Besar