Demi Pancasila NU Minta Pemerintah Pinggirkan Islam Radikal HTI

SUKOHARJO (voa-islam.com) – Alih-alih membela Pancasila dan UUD 1945, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sukoharjo meminta pemerintah daerah untuk tidak memfasilitasi kelompok umat Islam yang mereka tuding sebagai “Islam Radikal.” Salah satu kelompok yang dituding NU sebagai kelompok Islam Radikal adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terlibat dalam institusi keagamaan seperti FKUB dan MUI.

“Contohnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat Kabupaten dan kota, tidak sedikit pengurusnya berasal dari kelompok Islam radikal. Bukan hanya itu, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah, juga berasal dari kleompok radikal,” papar Ketua PCNU Sukoharjo, M Nagib Sutarno, saat memimpin rapat pleno PC NU Sukoharjo, Ahad malam (16/9/2012).

Sutarno menambahkan, selama dua tahun belakangan ini  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sukoharjo mengisi pengajian penghantar buka puasa di Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD). Setelah diprotes oleh NU, baru pihak pemerintah sadar bahwa, visi misi HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

...Sutarno menuding, setiap hari  HTI menjelek-jelekkan Republik Indonesia, negara thaghut dan pemerintahan kafir, dengan  semboyan rakyat sejahtera bersama khilafah...

Sutarno merinci, beberapa institusi lain seperti Masjid Agung, Masjid di IPHI, dan Masjid di lingkungan Kodim, dijadikan sebagai tempat dakwahnya kelompok Islam radikal. Sutarno menuding, setiap hari  HTI menjelek-jelekkan Republik Indonesia, negara thaghut, dan pemerintahan kafir, dengan berbagai semboyan ‘rakyat sejahtera bersama khilafah.’ “Tapi anehnya eksekutif diam,” tegas Sutarno tanpa menjelaskan apakah khilafah bertentangan dengan islam.

Dikatakan Sutarno, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah sekarang ini sudah banyak yang bergabung dalam komunitas Islam radikal HTI. Bukan hanya itu, kata Tarno, pihak tentara juga sudah disusupi kelompok Islam radikal.

Ia mencontohkan, Perpustakaan Kodim yang seharusnya berisikan buku-buku tentang empat pilar kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, tapi anehnya, papar Tarno buku-buku jihad karya Imam Samudra dkk, yang jelas-jelas bertentangan dengan NKRI mendapat tempat.

Melihat persoalan tersebut pengurus MWC, Banom, Laznah dan lembaga NU Sukoharjo mengharap kepada PC NU untuk melakukan silaturahmi dan dialog dengan Muspida. ”Kami berharap PC NU melakukan dialog dengan pihak eksekutif dan lembaga lainnya yang dianggap strategis. Membicarakan tentang kondisi sosial kemasyarakatan Sukoharjo,” papar Kyai Ahmad Baidlowi. [Gus Di/nuo]